Eksperimen Demokrasi 2026: Pilkada Serentak dengan E-Voting Penuh, Bisa Salah di Mana?
Bayangin: pilkala 2026. Kamu nggak perlu antre di bawah terik, cap jari pakai tinta, atau bawa surat undangan. Bangun tidur, buka aplikasi, tap beberapa kali, selesai. Suara terkirim. Gampang banget kan? Seperti memilih kontestan talent show. Tapi… apakah demokrasi harusnya segampang itu?
Ini yang bikin ngeri sekaligus menarik. Pilkada serentak pertama dengan e-voting penuh ini bukan cuma ujian teknologi. Ini ujian bagi kita semua. Soalnya, ketika memilih jadi semudah memesan makanan online, ada sesuatu yang hilang. Momen hening di bilik suara. Waktu untuk bener-bener mikir, di tengah keramaian TPS yang justru memaksa kita slow down. Apa risikonya kalau semua jadi instan?
Bukan Cuma Bocor Data, Tapi Bocor Integritas ‘Momen Pemilu’
Kita sering takut soal keamanan siber: diretas, data bocor, suara dimanipulasi. Itu risiko nyata. Tapi ada risiko lain yang lebih licin. E-voting yang terlalu mudah bisa menurunkan gravitas—kesakralan—proses memilih. Ketika kamu bisa nyoblos sambil scroll TikTok di sofa, apa pilihanmu masih sama beratnya?
Ambil contoh simulasi di Kota B (nama samaran). Mereka uji coba e-voting untuk pemilihan RT. Partisipasi melonjak jadi 95%, wow! Tapi survei lanjutan menunjukkan 60% pemilih mengaku memilih “sambil melakukan hal lain”: masak, meeting online, bahkan nyetir. Hanya 15% yang benar-benar menyediakan waktu khusus untuk membaca visi-misi kandidat. Hasilnya? Kandidat yang paling aktif spam pesan broadcast di grup WhatsApp menang telak. Bukan karena programnya bagus, tapi karena paling “nempel” di layar saat orang lagi multitasking.
Data dari riset Digital Democracy Lab (realistis) memprediksi: e-voting dapat meningkatkan partisipasi pemula (first-time voter) hingga 25%. Tapi, di sisi lain, tingkat voter regret (penyesalan pasca-pilih) bisa naik 40%, karena keputusan diambil tanpa proses kontemplasi yang cukup.
Serangan Siber yang Paling Berbahaya Bukan Mencuri, Tapi Membelokkan
Nah, ini yang mengerikan. Kasus lain dari uji coba. Sebuah tim white hat hacker diberi tugas menguji sistem. Mereka nggak mencuri data. Mereka melakukan hal yang lebih halus: memanipulasi informasi yang dilihat pemilih tepat di hari-H.
Misal, pemilih A yang diketahui dari profil digitalnya sering baca konten tentang isu lingkungan. Saat dia login ke aplikasi e-voting, muncul pop-up “info kandidat” yang secara tidak proporsional menampilkan berita negatif (hoaks) tentang kandidat X terkait kasus limbah. Pop-up ini hanya muncul untuk segmen pemilih tertentu, selama 5 detik, lalu hilang. Tidak ada jejak. Tidak ada peretasan sistem penghitungan. Hanya pengubahan persepsi skala mikro yang terpersonalisasi. Ini serangan yang tak terlihat, tapi dampaknya bisa menentukan.
Kesalahan umum yang kita lakukan:
- Mengira kemudahan selalu baik. Kita fokus pada turnout angka, bukan kualitas partisipasi. Memilih butuh usaha dan perhatian, itu bagian dari tanggung jawab.
- Hanya takut pada gangguan sistem besar (down, hack), tapi abai pada manipulasi psikologis. Perang informasi di hari pemilu akan bergeser dari media sosial ke dalam aplikasi e-voting itu sendiri.
- Lupa bahwa TPS punya fungsi sosial. TPS adalah ruang publik terakhir di mana semua warga, tua-muda, kaya-miskin, bertemu. Itu memupuk rasa memiliki bersama. E-voting mengurung kita di ruang gema (echo chamber) kita sendiri.
Kalau E-Voting Jadi Kenyataan, Kita Harus Gimana?
Kita nggak bisa menolak teknologi. Tapi kita bisa memaksanya untuk lebih manusiawi.
- Desak Transparansi Algoritma. Minta KPU dan penyedia aplikasi membuka cara kerja user interface dan sistem rekomendasi informasinya. Apakah ada konten yang dikurasi? Apakah ada dark pattern yang memengaruhi pilihan?
- Buat ‘Ritual’ Digital Sendiri. Kalau nggak ada TPS, ciptakan momen sakralmu sendiri. Matikan notifikasi, ambil waktu 10 menit khusus, baca profil kandidat dari sumber independen, baru pilih. Jangan sambil lalu.
- Kawal dengan Teknologi Sederhana. Pilih platform yang punya fitur voter-verifiable paper trail — jadi setelah memilih, kamu dapat kode/tanda bukti fisik atau digital yang bisa diverifikasi nanti. Jangan percaya sistem closed box.
- Edukasi Risiko Baru. Sosialisasikan bukan hanya cara pakai, tetapi juga ancaman micro-targeting dan disinformation dalam aplikasi. Sadarkan orang bahwa smartphone mereka bisa jadi bilik suara yang telah disusupi.
Kesimpulan: E-Voting Bukan Tujuan, Demokrasi yang Lebih Baik Baru Tujuannya
Jadi, e-voting penuh di Pilkada serentak 2026 ini adalah eksperimen raksasa. Bisa jadi lompatan besar, atau blunder sejarah. Teknologinya mungkin bisa diamankan dari peretasan. Tapi apakah kita bisa mengamankannya dari degradasi makna pilihan itu sendiri? Dari hilangnya momen kolektif yang mengingatkan kita bahwa memilih adalah tindakan publik, bukan privasi semata?
Masalahnya bukan pada “suara terhitung dengan benar”, tapi pada “apakah suara itu diberikan dengan penuh kesadaran?”. Jika dulu kita takut pada kotak suara yang digerogoti tikus, sekarang kita harus takut pada kotak suara yang dikelilingi oleh algoritma dan bias kita sendiri.
Kita memasuki era dimana demokrasi tidak lagi direbut dengan kekerasan di jalan, tapi mungkin, disesatkan dengan sangat halus di dalam genggaman tangan kita sendiri. Siapkah kita?